Review Buku "The Cartoon Introduction to Economics (Microeconomics)" oleh Grady Klein dan Yoram Bauman

 

Cover buku The cartoon introduction to economics (Microeconomics)

Aku baca buku The Cartoon Introduction to Economics (Microeconomics) karena ngikuti saran dari The Almanack of Naval Ravikant untuk mempelajari mikroekonomi. Meski udah diajari ekonomi di sekolah, tapi aku nggak tahu banyak yang mana yang makroekonomi dan yang mana yang mikroekonomi. Dan baru punya gambaran ketika baca buku ini.

Buku ini kupilih dari beberapa buku mikroekonomi yang pernah kuintip, tapi karena ini formatnya kartun ya coba kupilih yang ini. Kali aja lebih mudah dipahami. Sedangkan buku-buku yang lain banyak yang kututup lagi, males bacanya karena susah (baik karena layoutnya atau emang penjelasannya).

Terus terang ya pas nemu buku ini aku hepi banget karena harapannya dengan format kartun aku bisa lebih mudah memahaminya. Awalnya sih iya, mudah dipahami, tapi lama-lama susah.

Aslinya ini itu isinya semacam kesimpulan atau intisari dari mikroekonomi lalu dibuat dalam bentuk kartun. Jumlah halamannya 450-an, tapi banyak banget kosongnya. Jadi, gak serem kok.

 

Apa yang dipelajari? Eh ternyata sebagian uda ada di pelajaran SMA-ku dulu, tapi ya udah lupa. Kayak kurva permintaan dan penawaran, kesetimbangan kurva, pergeseran kurva, dll.

Awalnya aku paham dan langsung ingat sepenuhnya intinya. Ada juga yang sekadar paham maksudnya tapi gak tahu nerapinnya/prakteknya, dan ada juga yang gak paham sama sekali. Jadi, meskipun bentuk kartun ini masih susah. Sebagian aku bisa paham dengan mudah, sebagian lagi aku mikir dulu atau nanya ke AI baru paham.

Buku  dibuka dengan pengertian mikroekonomi. Mikroekonomi menjelaskan bahwa masing-masing manusia adalah optimizing individual (ingin mengoptimalkan perolehannya) dan transaksi yang terjadi di antara mereka. Jadi, semua pihak ingin mendapat bagian sebanyak-banyaknya. Nah, mikroekonomi itu mengatur agar masing-masing individu tadi itu sama puasnya dalam titik optimal. Bukan yang satu puas banget tapi yang lain nggak kebagian. Paling mentok itu yang satu kondisinya membaik, yang lain kondisinya tetap. Nggak boleh salah satunya menurun.

Yang dibahas di mikroekonomi ini ya ekonomi individu ini. Kalopun diterapkan di organisasi, perusahaan, atau negara tetap akan mengacu pada prinsip optimizing individual ini. 

Dalam upaya mengoptimalkan pencapaiannya, timbullah barter, transaksi, atau lelang. Lalu muncullah penjual dan pembeli dengan permintaan dan penawarannya. Karena masing-masing pihak nggak mau rugi, maka penawaran akan selalu menuju ke titik seimbang. Baik penjual maupun pembeli akan menghitung berapa keuntungan marginalnya dibanding biaya marginalnya, apakah akan untung atau rugi. Selain itu, mereka juga melakukan game theory, yaitu menduga langkah selanjutnya dari pihak "lawan". Semakin ada asimetri pengetahuan (info yang tidak diketahui lawan), semakin posisi kita lebih baik.

Di dalam transaksi tersebut ngikut juga pajak sebagai titipan pemerintah. Tapi, tetep aja, prinsip ogah rugi berlaku. Akhirnya kurva akan tetap menuju kesetimbangan. Mau pajak dibebankan penuh kepada pembeli atau kepada penjual, pada akhirnya hasilnya sama, pajak itu akan ditanggung mereka berdua. Proporsinya aja yang bisa beda.

Kemudian dibahas juga tentang lelang dan elastisitas. Bahwa lelang itu ada 4 macam dan diajarkan juga bagaimana cara nge-bid biar menang pada masing-masing jenis lelang itu.

Yah gitu-gitu. Ini bukunya masih berat banget. Meski aku paham sebagian tapi untuk mencernanya itu juga butuh usaha keras. Aku tetep nggak yakin orang lain apa bisa mudah memahaminya, terutama kalau nggak punya dasar sama sekali.

Ini gambarnya masih kompleks. Ibarat paragraf itu kan hanya satu pokok pikiran, nah di gambar dia ini kayaknya satu gambar itu lebih dari satu pokok pikiran deh. Gak cuma itu, banyak noise-nya (gambar pengganggu/gak penting) juga. Selain itu, formatnya yang satu halaman bergambar trus halaman berikutnya kosong, terus bergambar lagi, trus kosong lagi, itu kayak ganggu alur baca/belajar juga.

Jadi, aku gak selesein buku ini karena sangat boros energi untuk memahaminya. Tapi yang kubaca juga udah banyak, udah hampir 400 halaman.

Intinya, dengdong. Aku tetep kesulitan memahami mikroekonomi dari buku The Cartoon Introduction to Economics (Microeconomics) ini dan masih pengen ngintip buku yang lain dulu, kali aja ada yang lebih mudah dipahami.

Cara Islam dalam Mengatasi Hoaks dan Mengapa Kita Perlu Mulai Menerapkannya

Berita palsu (hoaks)

 

"Dikarenakan banyak hoaks di negara Anda, maka kami mengenakan tarif layanan sekian." Begitulah Telegram menyambutku yang waktu itu hendak menginstalnya. Kaget dan merasa terhina. Sudahlah gak gratis lagi, dikatain pusat hoaks pula. Jadilah aku batal menginstalnya karena memang cuma kepo, nggak butuh-butuh amat. Belakangan kata AI ada beberapa negara yang dicap kayak gini sama si Telegram ini.

Di lain waktu, aku kaget dengan adanya berita yang nampang (dipromosikan) di beranda browserku (Opera). Lalu aku tanya AI dan lagi-lagi katanya hoaks. Browser nggak tau atau nggak peduli kalo itu hoaks. Yang penting rame pasti bakal dipromosiin. Hoaks yang ini setengah benar karena memodifikasi berita yang beneran ada. Jadi, sok meyakinkan gitu deh. Lebih rawan bikin ketipu.

Dan banyak sekali kita temui aku maupun orang lain yang mempercayai atau bahkan ikut menyebarkan hoaks. Tapi, di sini aku mo menyoroti muslimnya aja. Dari 290-an juta jiwa penduduk Indonesia, 250-an jutanya itu muslim, alias sekitar 87 persen. Karena negara kita termasuk yang mudah termakan hoaks dan kurang perlindungan seperti beberapa negara lain (beberapa negara lain lebih terlindungi/lebih baik proteksi dan kewaspadaannya), kita perlu banyak introspeksi diri. Kalau banyak muslim yang pandai membaca hoaks, tentunya kita akan menyumbang perbaikan signifikan pada stabilitas dan perbaikan di negeri ini.

Kenapa gitu lho?

Padahal, kita itu punya metode verifikasi yang fundamental di agama kita dan mungkin yang pertama di dunia dan tercanggih, yaitu peletakan dasar-dasar agama dan perujukan/periwayatan hadits. Ada 2 rujukan utama di dalam Islam yaitu Al Quran dan hadits. Hadits harus merujuk pada Al Quran sedangkan hukum-hukum yang lain harus merujuk pada Al Quran dan hadits.

Menghafal hadits itu baik, menerapkannya juga sangat baik, akan tetapi jangan lupa, di balik hadits itu sendiri ada metode verifikasi berita/metode melawan hoaks. Kan biasanya disebut dari Si A, Si A dari Si B, dst sampai kepada Nabi Muhammad. Lalu orang-orangnya juga dicek: sifatnya, pertemuannya (Si A ketemu B apa nggak), daerahnya, dll.

Sayangnya, kok itu seperti hanya berhenti pada hadits. Padahal, itu juga untuk keseharian kita. Keseharian kita ya, gak cuma di dumay/online tapi juga di dunia nyata, misal pasanganmu dituduh selingkuh, temenmu dituduh mencuri, dll. Ada proses verifikasi atau cek dan riceknya.

Masih dekat dengan kisah Telegram dengan pesan hoaks tadi dan juga hoaks di beranda Opera, lewat juga di berandaku seorang ilmuwan sedang mengkritisi tafsiran hadits (tafsiran yang berkembang di masyarakat ya, bukan haditsnya yang dikritisi) tentang mencelupkan lalat agar racunnya netral. Aku nggak berhenti pada lalatnya, tetapi memang ada beberapa cocoklogi yang padahal salah, misalnya larangan memakai emas bagi pria itu katanya alasannya karena pria tidak haid. Ini juga hoaks yang berasal dari kecerobohan kita tidak mengecek ulang sumbernya. Kita tidak benar-benar paham tetapi kita ingin bangga bahwa ada dasar ilmiah yang cocok dengan ajaran agama kita. Masalahnya kadang hal itu dibalik, ilmiah keluar dulu baru dicocokin dengan agama (padahal harusnya nggak), dan juga berbahaya kalau ternyata ilmiah malah bertentangan dengan agama. Kadang bahkan para ustaz, yang biasanya suka melarang "Jangan bawa-bawa ranah agama karena kamu gak paham, tapi mereka sendiri bawa-bawa ranah ilmu lain/ilmu umum padahal juga gak paham." Harus ada kerendah-hatian untuk mengatakan "Ini bukan bidang saya, sebatas yang saya tahu begini, atau ilmu pengetahuan dan teknologi yang ada saat ini yang saya tahu masih menghasilkan sebatas ini, atau ini hanya pendapat saya saat ini dan bukan ajaran agama serta belum tentu benar." 

Ironisnya, di saat berdekatan juga, lewat juga seorang ustaz yang kemakan hoaks. Plus, gak sekadar kemakan, sepertinya yang disebarin itu seringkali memang hoaks. Dia punya semangat baik terkait isu geopolitik, tapi ternyata hoaks. Itulah bukti bahwa hoaks bisa menimpa siapa saja, termasuk ahli agama. (Ya, meskipun, ustadz sendiri juga aslinya kan ada spesifikasinya, dia lebih mendalami bidang apa di agama tersebut). Padahal, aku berprasangka baik bahwa mereka lebih ahli dalam agama (Al Quran dan hadits), tetapi ternyata untuk verifikasi ini tidak dipraktekkannya.

Nah, masalah ini sangat krusial, mengingat Indonesia itu negara "gurem". Kita itu sangat lemah tetapi sangat divergen/bervariasi. Banyak "senggolan" berisiko bikin "bac*kan". Jumlah penduduk itu merupakan salah satu modal dasar negara kita, apalagi mayoritas penduduk Indonesia itu muslim. Agama Islam itu sangat kaya ilmu, seperti hadits tadi misalnya tidak hanya untuk diterapkan di aktivitas sehari-hari, tetapi kita bisa ambil dari keilmuan lainnya juga, misalnya dari periwayatannya ini/metode verifikasi. Itulah kenapa kita harus menerapkan/mencontohnya secara menyeluruh/komprehensif. 

Kita itu udah diincer negara-negara lain yang lebih maju atau yang punya senjata nuklir atau lainnya. Makanya kita gak boleh sembrono dengan hoaks ini. Ingat sejarah kita dengan para penjajah di masa lalu, kita hancur karena adu domba penjajah. Sebagai muslim kita harus lebih menerapkan verifikasi hoaks ala hadits agar negara kita lebih susah diobok-obok oleh pihak-pihak yang ingin merugikan/mencelakai negara kita. Lebih hati-hati ke depannya karena "Tanganmu bencanamu dan mungkin juga bencana bagi kita bersama." (tiru-tiru "Mulutmu harimaumu")

Yang Tersisa di Kala Lansia

Lansia

 

Di usiaku yang sekarang ini menjadi lansia itu tinggal selangkah lagi. Apalagi, jika merujuk pada jatah umat Nabi Muhammad yang rata-rata hidup sampai umur 63 tahun, orang seumuranku itu sudah harus banyak-banyak merenung.

Tapi yang kukisahkan kali ini bukan tentang diriku, melainkan para lansia yang pernah kuamati.

 

Banyak dari mereka yang kupandang bernasib tragis. Saat "pakaian kebesarannya" (jabatan/kekuasaan) runtuh, mereka kembali menjadi "bukan siapa-siapa". Kembali menjadi "orang biasa".

Tak jarang pertemuan dengan mereka tak jauh-jauh dengan bahasan seputar "sudah sakit apa saja" atau tentang cucunya. Sebagian lainnya lagi mungkin mengenang kejayaan masa lalu atau ganti membandingkan orang lain, entah anak, cucu, atau lainnya. Tak terlalu ada lagi yang bisa dibandingkan dari dirinya sendiri.

Menariknya, banyak dari mereka yang tadinya begitu membanggakan prestasi anaknya yang wah, akhirnya malah kesepian. Tak sekadar jauh dari anaknya, tetapi juga mencari pelarian, misalnya mengangkat "anak asuh", mencari pembantu (mencari pemenuhan emosional darinya), atau bahkan mencari siapa saja yang bisa ditemui di luar sana. Di mana pun aku ketemu lansia, mereka cenderung sangat ingin curhat berlebihan tentang apa saja.

Banyak orang lupa bahwa kesuksesan anak dan cucu itu juga dibayar dengan harga. Banyak orang sukses itu sangat sibuk atau bahkan kerja di luar kota atau di daerah yang jauh, sehingga jarang bisa memenuhi kebutuhan lansia tersebut. Atau bisa juga memang sengaja memilih begitu, karena memang ada ketidakcocokan antara ortu dengan anaknya itu. 

Itu kenapa para lansia juga harus punya kehidupan "sendiri", agar tidak terus mengganggu anak-anaknya atau orang lain. Harus aktif dan tahu cara menghibur diri sendiri.

 

Aku sendiri merasa sangat terganggu ketika dijadikan pelampiasan (baca: pengganti anaknya). Aku bukan anaknya dan aku punya kehidupan sendiri. Gak cuma itu, aku juga bukan ekstrovert yang suka ngobrol berlama-lama, apalagi aku diincar beberapa kali sehari.

Pikiranku berkata, "Kalau kamu begitu membanggakan anak-anakmu, lalu kenapa aku yang kamu jadikan pemenuhan kebutuhan emosionalmu?" Kamu nggak boleh egois dengan ingin anakmu sendiri berhasil (bebas sibuk kerja) lalu mengganggu anak orang lain (Jadi gak produktif gara-gara ngobrol kelamaan sama kamu, apalagi berkali-kali sehari, rutin tiap hari. Itu sangat intrusif bagiku). Aku bukan anakmu dan aku nggak bersedia kamu perlakukan seperti itu. Kamu nggak boleh punya standar ganda. Anak itu hasilmu, maka kalau kamu kesepian, salahkan dirimu sendiri.

Yang nggak kalah tragis, beberapa lansia meninggal sendirian di rumah. Sebagian karena mungkin nggak mau pindah ikut numpang rumah anak dan menantunya, sebagian lagi karena mungkin nggak cocok dengan anak dan menantunya. 

Yah, hidup itu memang penuh warna. Begitu orang pensiun, menjadi lansia, atau semacamnya, banyak hal itu bisa mendadak berubah. Tiba-tiba saja mereka menyadari hidup sudah berbeda, sendiri, dan makin dekat dengan ajal.

Banyak yang tadinya peduli harta dan duniawi, akhirnya seperti menjadi lebih pengen ditemani. Asal nggak sendiri, itu cukup.

Kalau melihat kisah-kisah lansia yang seperti itu, tampak tak mudah. Tapi semoga saja jika kita bisa mencapai usia lansia, kita tidak akan mengalami hal-hal buruk. Hidup kita tetap indah, semakin indah, dan akan selalu baik-baik saja.

Review Buku "Bergulat dengan Diri"

 

Cover buku Bergulat dengan Diri

BERGULAT DENGAN DIRI

(Kumpulan Refleksi tentang Tantangan & Perkembangan Hidup Manusia)

Penulis: Kevin Nobel Kurniawan

Ini adalah buku yang kupilih random aja, asal berbahasa Indonesia. Kalau dilihat dari cover pun tidak menarik, sedangkan judul Bergulat dengan Diri itu agak abstrak atau setidaknya sangat luas, gulat bagian apanya. Tapi pikiranku sih mungkin mengatasi masalah-masalah internal di diri, terutama terkait refleksi. Taunya nggak. Loh ini kok lebih bahas tentang orang lain, toksik-toksik, dll.

Pas aku baca, aku lebih bingung lagi. Karena ini kan diformat sebagai tulisan terpisah yang dijalin membentuk satu tema utama, taunya kok nggak nyambung. Ini nggak hanya gak sesuai judul, tapi juga nggak terbentuk benang merah antara satu tulisan dengan tulisan lainnya. Aku gak tau ini masuk ranah apa, apa kesatuan, koherensi, atau sekadar alur/plotnya aja yang nggak nyambung?

Ini tulisannya juga masih perlu lebih padat, masih bertele-tele (wordy banget). Selain itu, tulisan di buku ini sangat emosional (aura emosi), sangat judgemental (menghakimi), dan sangat hitam-putih. Penulis seperti memiliki atau melihat satu perspektif saja. Akhirnya jatuhnya terasa seperti "Kamu kalau nggak golongan 'ini'/nggak ngelakuin 'ini' maka kamu salah/buruk." Kepercayaan diri yang kuat pada pada pendapatnya, tetapi tidak diimbangi dengan perspektif yang luas. Kayak setiap orang itu hanya melalui peristiwa yang seragam.

Aduh bacanya menimbulkan aura yang nggak enak banget.

Baca review kesehatan mental lainnya di sini:

It's okay to feel things deeply

You are positively awesome

Addicted to negative thinking 

How to suffer well 

It's okay not to get along with everyone

 

Baca artikel reviewku lainnya di sini:

https://cerahdanmencerahkan.blogspot.com/search/label/Review

Baca semua buku bagus rekomendasiku di sini:

Daftar buku bagus yang pernah kubaca

Baca artikel hubunganku lainnya di sini:

https://cerahdanmencerahkan.blogspot.com/search/label/hubungan

Baca postingan lainnya di sini:

https://cerahdanmencerahkan.blogspot.com/

 

Menurutku, buku ini akan lebih baik jika covernya dipercantik, plot/alurnya diperbaiki, judulnya diperbaiki (judulnya salah dan kurang spesifik), trus nulisnya itu yang lebih woles dan padat. Selain itu, cobalah untuk lebih memahami betapa beragamnya manusia ini. Buku ini sebenarnya bisa bagus, dan mungkin lebih cocok untuk format buku-buku mini (yang tulisannya dikit dan gambar banyak atau space/ruang lega) karena bagian penting dari buku ini mungkin akan banyak berkurang jika wordy-nya diperbaiki. 

Membuka Karung Kucing Demokrasi: Reset Politik untuk Mengembalikan Fungsi Partai

Membeli kucing dalam karung dalam pemilu

Setiap pemilu, rakyat diminta mencoblos dengan penuh tanggung jawab. Namun, pada saat yang sama, rakyat justru dipaksa membeli kucing dalam karung. Surat suara dipenuhi dengan wajah-wajah yang asing, baliho bertebaran tanpa informasi berarti, dan rekam jejak caleg harus dicari sendiri oleh pemilih dalam waktu terbatas. Demokrasi kita terasa seperti ujian tebakan, bukan proses memilih wakil secara sadar.

 

Fenomena ini bukan perasaan semata. Berbagai laporan dan liputan media menunjukkan bahwa masyarakat di banyak daerah tak mengenal para calegnya. Meskipun poster dan baliho memenuhi jalanan, keduanya hanya memuat foto, nama, dan nomor urut calon. Tanpa sumber informasi lain, kita tidak akan tahu visi misi, program kerja, atau kontribusi nyata mereka(Nu.or.id). Akibatnya, pemilih kerap mencoblos asal-asalan, mengikuti popularitas partai, atau sekadar berharap tak salah pilih.

 

Masalahnya bukan karena rakyat malas mencari tahu, melainkan karena sistemnya. Sejak awal, sistemnya tak dirancang untuk memudahkan rakyat mengenal calon wakilnya. Dilansir dari situs resmi KPU Pemilu 2024, 43,2% caleg DPR tidak mengisi informasi program kerja, dan sekitar 18,5% caleg menutup profilnya. Angka yang cukup besar untuk dianggap sebagai kekurangan teknis semata. Sebaliknya, ini kesalahan sistemik.

 

Secara normatif, kondisi ini seharusnya tidak terjadi. UU Pemilu dan PKPU Nomor 6 Tahun 2024 dengan tegas menyebut bahwa proses pemilu harus berpedoman pada prinsip mandiri, jujur, adil, tertib, terbuka, profesional, dan akuntabel. Namun lucunya, untuk mendapatkan caleg yang benar-benar terbuka, rakyat justru harus menunggu kesadaran sukarela dari caleg dan parpol itu sendiri, atau bahkan belas kasihan mereka. Padahal, mereka mengaku mewakili rakyat. Bambang Soesatyo, yang saat itu menjabat sebagai Ketua DPR RI, bahkan pernah mendesak parpol peserta Pemilu 2019 untuk menegur dan menghukum calegnya yang menutup data pribadinya (Medcom.id). Sementara itu, KPU pun tak jauh beda, hanya bisa melayangkan surat imbauan ke parpol tersebut karena terbentur oleh pasal 17 huruf h UU tentang Keterbukaan Informasi Publik. Adu Undang-Undang nih ceritanya. Kalau PKPU dan ketua DPR saja tidak berdaya, apalagi kita yang rakyat biasa ini? Kita dibingkai dan dipaksa untuk mengikuti permainan mereka.

 

Lalu pertanyaannya sederhana: siapa yang membuat Undang-Undang itu? Jawabannya kembali ke DPR, lembaga yang anggotanya berasal dari caleg, dan caleg itu sendiri diusung oleh parpol. Di titik inilah lingkaran masalahnya terlihat jelas. Sistem pencalonan, regulasi keterbukaan, hingga mekanisme pengawasan, semuanya berputar di aktor yang sama. Akhirnya, lagi-lagi rakyat yang harus menanggung akibatnya.

 

Baca artikel pemikiranku lainnya di sini: 

Optimalisasi VCO Indonesia: strategi inovasi terpadu 70/20/10 berbasis daya saing global 

Konflik Manusia dan Harimau Terus Terjadi, Harimau Harus Berubah

Baca seluruh artikel pemikiranku di sini:

https://cerahdanmencerahkan.blogspot.com/search/label/pemikiranku

 

Baca artikel pembangunanku lainnya di sini:

Etalase kemewahan: negara dalam pajangan, rakyat dalam angan (satire)

Baca seluruh artikel pembangunanku di sini:

https://cerahdanmencerahkan.blogspot.com/search/label/pembangunan

 

Baca artikel blog lengkapku di sini:

https://cerahdanmencerahkan.blogspot.com/

 

Wajar jika kemudian hasil survei tingkat kepercayaan publik yang dilakukan oleh Indonesia Political Opinion (IPO) periode Mei 2025 menunjukkan bahwa partai politik menempati posisi terbawah dalam tingkat kepercayaan publik, hanya 43%, sejajar dengan KPU (43,5%) dan DPR (45,8%). Bandingkan dengan Presiden (97,5%) dan TNI (92,8%) yang berada di puncak kepercayaan. Jelas sekali bukan bahwa publik tak percaya lagi pada institusi perwakilan dan partai politik, dan ketertutupan dalam pencalonan menjadi salah satu penyebab utamanya.

 

Ironisnya, dokumen resmi KPU menunjukkan keseriusan luar biasa bagi peserta pemilu (kota-cimahi.kpu.go.id):

·      Pendaftaran, verifikasi, dan penetapan peserta dijalankan dengan harmonisasi peraturan, koordinasi pemerintah daerah, serta rujukan keputusan Mahkamah Konstitusi,

·      Sengketa proses bahkan bisa berujung Pemungutan Suara Ulang (PSU), dan

·      Semua prosedur dijalankan untuk melindungi kepastian peserta pemilu.

 

Namun, bagi pemilih:

·      Akses informasi caleg tidak dijamin, hak ini dianggap “opsional”.

·      Rakyat harus menebak program kerja dan rekam jejak calon, karena keterbukaan bersifat sukarela.

·       Asas LUBER dan JURDIL (Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, Adil) secara substantif menjadi formalitas belaka, karena “jujur dan adil” lebih melindungi peserta daripada pemilih.

 

Padahal, tanpa informasi yang memadai, hak memilih akan kehilangan makna, dan asas “langsung, umum, bebas” berubah menjadi formalitas belaka.

 

Akibatnya:

·      Banyak caleg menutup sebagian atau seluruh profilnya. Banyak juga yang mengisi asal-asalan.

·      Ada partai yang seluruh calegnya menutup profilnya, dan ada juga partai yang seluruh calegnya menutup sebagian profilnya, sehingga publik tak bisa menilai kompetensi calon.

·      Publik menjadi korban sistem yang tidak seimbang, sementara peserta (caleg/partai) mendapat perlindungan maksimal.

·      Pemilu menjadi rutinitas: rakyat memilih “yang paling mending di antara calon bobrok yang ada” karena tak ada cara untuk menilai calon secara objektif.

 

Jika kita merujuk pada akibat-akibat di atas dan juga data bahwa 43,2% caleg DPR tidak mengisi informasi program kerja, sementara sisanya pun ada yang mengisi asal-asalan, atau mengisi minim dan tidak SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound), kita bisa mempertanyakan lebih lanjut: seriuskah mereka mewakili kita? tidak mengisi itu artinya tidak mau mempublikasikan atau memang tak punya program kerja atau tak siap bekerja?

 

Begitulah ironi nyata dalam politik Indonesia. Padahal, pemilu Indonesia dirancang harus melalui parpol. Artinya, caleg-caleg yang maju adalah tanggung jawab penuh partai. Jika partai mengaku mewakili rakyat, maka langkah pertama yang seharusnya dilakukan adalah memastikan calegnya terbuka, dapat dikenali, dan dapat dipertanggungjawabkan. Ketika partai justru membiarkan calegnya bersembunyi di balik karung, kepercayaan publik runtuh bahkan sebelum pemilu dimulai. Bagaimana tidak, dalam proses seleksi bakal caleg (bacaleg) pun itu tidak dilakukan secara terbuka. Itu dilakukan oleh internal parpol. Kita tidak tahu seleksinya bagaimana, apa saja materinya, bahkan kita juga tidak tahu apakah seleksi itu terstandardisasi antara parpol yang satu dengan lainnya. Sementara itu, pada masa kampanye pun tak jarang yang datang hanya baliho, brosur, atau serangan fajar-nya. Para caleg itu tidak turun ke daerah kami atau berusaha mengenal kami. Jika web resmi KPU, sebagai satu-satunya sumber informasi resmi bagi pemilih pun tidak mencantumkan informasi mereka, lalu sebenarnya apa yang kami pilih? Kami ibarat membeli kucing dalam karung, yang bahkan karungnya pun enggan kami beli. Dengan informasi seminim itu yang masih pula diperdebatkan sebagai privasi, masih layakkah mereka mengaku mewakili kami? Wahai para caleg dan parpol, ketahuilah, kalian telah mencederai kepercayaan rakyat sejak awal. 

 

Di sinilah reset politik menjadi relevan. Kita perlu mengembalikan fungsi partai politik sebagai alat representasi rakyat, bukan sekadar mesin elektoral. Partai harus dipaksa, secara sistemik, bertanggung jawab atas kualitas dan keterbukaan caleg yang mereka usung.

 

Reset itu bisa dimulai dengan langkah-langkah realistis sebagai berikut:

·      Menjadikan keterbukaan profil dan program kerja sebagai kewajiban standar partai, bukan pilihan individual caleg;

·      Menampilkan indikator keterbukaan partai secara agregat agar publik tahu partai mana yang transparan dan mana yang tidak;

·      Memindahkan beban transparansi dari rakyat ke sistem, sehingga rakyat tidak lagi dipaksa menjadi detektif politik, di antaranya dengan cara:

Ø Mewajibkan program kerja caleg bersifat SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound).

Caleg dilarang menulis hal-hal yang abstrak seperti “meningkatkan kesejahteraan”. Mereka harus menjabarkan ide-idenya secara spesifik, misalnya "merevisi Perda X untuk mempercepat izin UMKM dalam waktu 6 bulan".

Ø Mewajibkan visi caleg sesuai dengan fungsinya. Misalnya, untuk fungsi legislatif, visinya harus berhubungan dengan legislasi (membuat UU), anggaran (budgeting), dan pengawasan (controlling).

 

Selama karungnya masih ditutup, jangan heran jika rakyat enggan percaya. Karena demokrasi yang sehat tidak meminta rakyat membeli kucing dalam karung, lalu menyalahkan mereka saat hasilnya mengecewakan. Jika politik ingin benar-benar di-reset, maka “karung“ itu harus dibuka, dan partai politiklah yang pertama kali harus bertanggung jawab.

 

Review Buku "Aku yang Sudah Lama Hilang" oleh Nago Tejena

 

Cover buku "Aku yang sudah lama hilang" oleh Nago Tejena

 

 

 

AKU YANG SUDAH LAMA HILANG

(Panduan perjalanan menemukan diri di tengah kehidupan dewasa yang membingungkan)

Penulis: Nago Tejena

Buku ini dimulai dengan kekagetan penulis mendapati fotonya saat masa kanak-kanak. Siapa sosok di foto itu? 

Mengapa dia tak mengenalinya lagi.

Ternyata, ada yang hilang di dirinya.

Sesuai judulnya, ini buku tentang mencari dirimu yang ori.

Isinya cara-cara agar kamu lebih jujur pada diri sendiri dan berani berubah untuk mencapai itu.

Buku ini ditulis dengan keahlian menulis yang sangat baik. Dia buku yang psikologi banget tapi sisi kuliahan psikologinya itu gak terlihat sama sekali, jadi full buku populer. Layout-nya yang sangat strategis, karena meskipun isinya duikit banget tapi seolah banyak, karena adanya penataan gambar dan cara menulisnya yang baik.

Tapi ya, kalau untuk feel isinya, ini gak terlalu aman dibaca oleh orang-orang yang sensitif atau lagi sensitif. Di awal sih seolah tulisannya itu kayak berusaha merengkuh kamu dengan halus, berusaha ngertiin kamu, tapi semakin ke tengah hingga akhir suasananya seperti berfluktuasi. Sensasi yang kurasakan adalah penulis ini aslinya nggak sabar dan nggak se-validatif itu tapi berusaha disabar-sabarin sambil kesal dan ada nuansa controlling juga. Aku nggak tau ini memang disusun macam sandwich yang bagian "keras"-nya di tengah, atau memang penulisnya kehilangan kesabaran dan balik ke diri ori-nya sehingga suaranya itu menjadi berbeda dari tengah menuju akhir. Aura atau nuansa tulisannya kacau.

Dan ini nggak nyaman dibaca buatku. Meskipun, belum tentu gitu juga buatmu, karena ini personal. Karena banyak buku yang dipuja orang lain tapi aku gak suka, jadi bisa aja aku gak suka buku ini tapi kamu suka.

 

Baca review kesehatan mental lainnya di sini:

It's okay to feel things deeply

You are positively awesome

Addicted to negative thinking 

How to suffer well 

It's okay not to get along with everyone

 

Baca artikel reviewku lainnya di sini:

https://cerahdanmencerahkan.blogspot.com/search/label/Review

Baca semua buku bagus rekomendasiku di sini:

Daftar buku bagus yang pernah kubaca

Baca artikel inspirasiku lainnya di sini:

https://cerahdanmencerahkan.blogspot.com/search/label/inspirasi

Baca postingan lainnya di sini:

https://cerahdanmencerahkan.blogspot.com/

 

Soal materi/isinya, ini bagus, tapi biasa bagi orang-orang yang udah sering baca buku jenis ginian. Artinya, nggak mengandung kebaruan.

Sementara untuk covernya uda bagus, begitupun judulnya, lagi ngetren judul-judul model sederhana kayak gini. Jadi, bagus juga. 

Sedangkan nama penulisnya itu nipu banget lho, kupikir orang Jepang, taunya orang Indonesia. Apalagi desain covernya itu agak-agak ala Korea.

So, kesimpulannya apa?

Aku ga suka buku "Aku yang Sudah Lama Hilang" ini, tapi mungkin saja orang yang nggak sensitif atau nggak sering baca buku jenis ginian bakal suka dan mendapat kemanfaatan darinya.